Kategori: SOSIAL POLITIK & HUKUM

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Indonesia adalah negara berdasrkan hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunantermasuk perkebunan kelapa sawit. Cara-cara dan prosedur untuk memperoleh lahan perkebunan juga tetalh diatur melalui peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan termasuk Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon menyesalkan terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Indonesia oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, hal ini timbul dari kecemburuan negara-negara tersebut atas sektor perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

Jakarta – Sejumlah negara terus menggempur ekspor Indonesia dengan kampanye negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia. Hal ini menjadi perhatian oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta Read More

SOSIAL POLITIK & HUKUM

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat kini menjadi program penting bagi pemerintah dalam rangka meningkat produktivitas kebun sawit petani. Cara ini harapannya bisa mendongkrak hasil produksi dan pendapatan petani. Dengan cara ini pula pengembangan sawit tidak harus dengan menambah areal lahan, namun Read More